Sekilas kisah – Peretasan yang mengguncang Pusat Data Nasional (PDN), sebuah lembaga kunci dalam infrastruktur digital negara. Telah memunculkan kekhawatiran serius tentang keamanan informasi sensitif warga negara. Muhammad Isnur dari YLBHI mengecam keras insiden ini sebagai “skandal yang sangat memalukan” yang tidak hanya menyoroti kelemahan teknis, tetapi juga kekurangan dalam pengelolaan dan pengamanan data pemerintah.
Sejak tanggal 20 Juni 2024, kebocoran data yang terjadi telah menunjukkan kerentanan yang mengkhawatirkan dalam sistem keamanan informasi negara. Isnur bersikeras bahwa tanggung jawab atas insiden ini tidak hanya terletak pada tingkat teknis. Tetapi juga pada kepemimpinan dan pengawasan yang harusnya melindungi data sensitif.
“Baca juga: Tantangan Besar, Ketergantungan Impor Pangan dan Dampaknya terhadap Rupiah“
“Kita tidak bisa lagi mengabaikan bahaya yang ditimbulkan oleh kebocoran data semacam ini. Ini bukan hanya tentang kehilangan informasi, tetapi juga tentang kehilangan kepercayaan publik dan keamanan nasional,” ujar Isnur dalam pernyataannya.
Tuntutan untuk pemecatan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi. Serta kepala BSSN adalah bagian dari seruan Isnur untuk bertindak tegas. Menurutnya, keberadaan pejabat yang tidak mampu memelihara keamanan data nasional adalah ancaman serius bagi kedaulatan digital negara.
“Presiden Jokowi harus segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa infrastruktur digital kita aman dari ancaman peretasan,” tambahnya.
Selain itu, Isnur juga menggarisbawahi pentingnya permintaan maaf langsung dari Presiden Jokowi kepada masyarakat. Ini, menurutnya, adalah langkah penting untuk menunjukkan tanggung jawab pemerintah atas kebocoran data yang telah terjadi.
“Dalam era di mana informasi menjadi mata uang yang sangat berharga. Keamanan data harus menjadi prioritas utama pemerintah,” katanya dengan penegasan.
“Simak juga: Strategi Tindakan Mendesak BSSN Melawan Gelombang Serangan Siber di Indonesia“
Panggilan untuk pertanggungjawaban ini menyoroti perlunya perbaikan dalam pengelolaan dan perlindungan data nasional di tengah era digital yang semakin kompleks dan terhubung. Integritas dan keamanan data adalah kunci untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi negara. Serta untuk melindungi kepentingan warga negara dari potensi penyalahgunaan yang merugikan.
